DIE HARD COMPARISSON

Terkesan sekali akan maksud Setiawan Djodi untuk membeli kembali seluruh saham Telkomsel dan Indosat yang hampir di take over seluruh kepemilikan sahamnya oleh Malayasia dan Singapura. Terlepas dari sebesar apa kepentingan bisnis yang diperoleh Djodi, secara prinsip kenegaraan dan kebangsaan, kita harus mendukung penuh maksud tersebut. Masih ingat salah satu garis utama dari Alvin Toffler ? Toffler mengatakan bahwa siapa yang menguasai informasi - dialah yang akan menguasai dunia.

Ketika mengutarakan maksudnya itu, Djodi mencontoh pesan-pesan dari film Die hard 4.0 yang ditontonnya. Dimana dalam film tersebut, pemerintah AS yang nota bene tak terkalahkan dalam penguasaan teknologi informasi, suatu ketika kecolongan. Salah seorang teknorat informasi yang sakit hati karena tergeser jabatan, berhasil menghimpun kekuatan dan hampir berhasil mengacak-acak dan menguasai seluruh sistem informasi yang menggerakan seluruh tata kehidupan negara dan bangsa.

Kalau kita membiarkan dua negara kecil menguasai sistem informasi kita, apa yang akan terjadi ? Seluruh sistem pengaturan kehidupan negara dan bangsa kita akan diatur mutlak oleh kedua negara kecil yang tidak tentu akar sejarahnya tersebut. Masih ingat ketika detik-detik Soehato akan jatuh ? Suatu sumber resmi pemerintah mengabarkan bahwa pada saat itu, tiba-tiba selama satu jam - seluruh jalur instalasi komunikasi terhenti total. Siapa yang nge-jam saluran telekomunikasi tersebut ? Tak salah lagi, pasti dilakukan oleh suatu negara yang memiliki kekuatan teknologi super canggih di dunia ini. Bisa ditebak sendiri.

Akibat kelalaian pemerintah pada penguasaan teknologi informasi ini, bangsa kita semakin terpojok dan terlecehkan.
Mulai dari pencaplokan wilayah, pembakaran hutan, penganiayaan dan pembunuhan TKI, sampai ke penjegalan kuota perdagangan, Indonesia semakin kehilangan harga dirinya.

Kelemahan semacam ini, patut kita bebankan pada betapa lemahnya kita dalam hal pengusaan informasi ini. Padahal, banyak sekali tenaga muda yang ahli dalam bidang ini. Perlu kita ketahui, para hacker dan carder kelas dunia, banyak lahir di negeri ini ?


John Mc Lane (Bruce Willis) yang mewakili generasi terdahulu dalam film tersebut, diakhir cerita mengakui bahwa saat ini bukan lagi jamannya mendapatkan power kepemilikan berdasar-kan fisik, tapi saat ini adalah era dimana informasi adalah segalanya.

ISTILAH PERS PERLU DIGANTI

Aktivitas pekerjaan jurnalistik merupakan suatu komunitas kerja yang selalu ada dibawah tekanan berbagai unsur komunitas lainnya (under pressure activity). Tekanan dari atas (upward pressure) - berupa sebuah konstelasi bermuatan politis dari suatu rezim pemerintahan yang sedang berkuasa. Tekanan dari bawah (downward pressure) - berupa tuntutan aspirasi masyarakat luas tentang keadilan untuk semua warga negara. Tekanan dari kiri dan kanan (oppositions pressure) - berupa kritisasi dari komunitas bebas terhadap kondisi masyarakat yang sedang terjadi. Oleh karena itu, aktivitas jurnalistik, saat ini lebih dikenal sebagai Press.

Entah darimana asal muasalnya, istilah Press ini - di Indonesia dikenal dengan sebutan Pers. Konotasi istilah tersebut - dengan semakin amburadulnya pengelolaan era reformasi saat ini -menjadi semakin buruk mengartikannya. Masyarakat yang kurang simpati terhadap Press, sering mengartikan Pers sebagai Peras atau pun Perusahaan. Peras berarti saat ini kegiatan pers banyak digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan pemerasan materi ke berbagai pihak yang dinilai memiliki kesalahan atau kelemahan pribadi. Sedangkan konotasi Perusahaan diartikan orang bahwa Pers itu merupakan suatu kegiatan untuk mencari keuntungan materi semata.

Kerancuan semacam itu perlu pengkajian ulang. Komunitas jurnalistik Indonesia perlu mencari wahana baru untuk mengartikan Press sesuai dengan maksud dan tujuan mulia yang diembannya. Bagaimana kalau diajukan istilah Jurnalis sebagai ganti dari istilah Pers ? Karena sebutan Jurnalis memiliki dua sisi arti yang memiliki konotasi elegan. Sisi yang satu Jurnalis sebagai suatu kegiatan profesi yang memiliki tanggungjawab sosial. Sedangkan sisi yang satunya lagi - Jurnalis sebagai pribadi yang selalu menjaga nama baik keprofesiannya. Espirit de corps.

Ataukah ada istilah lain yang lebih bagus lagi ?

MANAJEMEN PERS, MANAJEMEN UNIK

Prinsip dasar dari manajemen menurut G.R. Terry adalah suatu upaya memobilisasi berbagai sumberdaya untuk mencapai tujuan baik yang diharapkan. Terry mengklasifikasikan aktivitas manajemen modern berupa Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organizing), Pelaksanaan (Actuating), serta Pengawasan (Controlling). Aktifitas manajemen selama ini - secara standar diterapkan pada satu susunan struktur aktivitas manjemen saja. namun berdasarkan perkembangan sosial yang terjadi, terutama dengan semakin majunya dunia informasi - standarisasi aktivitas manajemen pun mengalami perubahan yang menakjubkan. Aktivitas manajemen tidak hanya terpaku pada satu jalur kepentingan saja ( materiel indicator), tapi menjalar ke berbagai arah yang selama ini tabu untuk disentuh (inmateriel indicator). Penanganann pengelolaan aktivitas inmateriel yang selama ini merupakan bagian dari penanganan pengelolaan materiel, saat ini justru harus dipisahkan. Menurut para ahli manjemen saat ini, tanggungjawab keduanya memiliki karakter aktivitas yang sangat berbeda - yang jika dipisahkan akan menghasilkan bertambahnya nilai produktivitas didalam pengelolaan manajemen suau institusi. Contohnya : Perusahaan-perusahaan berskala dunia telah memisahkan manajemen materiel yang dipimpin oleh seorang Chief Executive Officer (CEO) dengan manejemen inmateriel yang dipimpin oleh Public Relations Officer (PRO). Antara CEO dan PRO memiliki posisi yang sama dan tanggungjawab berbeda di dalam suatu perusahaan yang menggunakannya.
Yang lebih unik lagi. Pemisahan ini tersubtitusi lagi dalam pengelolaan manajemen pers. Selain pemisahan antara CEO dan PRO tadi, di urutan bawahnya - terbagi lagi antara Pemimpin Perusahaan dengan Pemimpin Redaksi. Dimana Pemimpin Perusahaan memiliki tanggungjawab pengelolaan materiel perusahaan (produksi barang, marketing, keuangan, dan sebagainya), sedangkan Pemimpin Redaksi memilik tanggungjawab pengelolaan redaksional saja. Keduanya memilik otoritas masing. Keduanya tidak boleh berada dalam posisi saling intervensi. Keduanya harus saling mengisi untuk kemajuan perusahaan yang menaunginya. Yang satu mengejar proyek keuntungan, sedangkan yang satu lagi mengerjakan proyek idealis yang dikemas sebagus mungkin melalui seni grafis yang memikat.

PERLU DEWAN PERS BARU ?

Dewan Pers sebagai lembaga tertinggi yang menampung komunitas dunia pers di Indonesia, sudah saatnya membuka diri keberadaannya kepada khalayak umum diluar komunitas pers itu sendiri. Mengapa demikian ? Karena sangat diyakini bahwa bukan hanya khalayak umum saja, kalangan pers sendiri banyak yang belum mengetahui secara jelas tentang sosok Dewan Pers tersebut. Pada era Orde Baru, Dewan Pers merupakan partner utama Departemen Penerangan (Deppen) dalam upaya menghitam-putihkan keberadaan pers kita. Dari mulai jual beli Surat Ijin Terbit (SIT) sampai ke rencana pemasungan pers atau lebih dikenal sebagai Konsentrasi Pers.

Beberapa kasus pemberedeilan media cetak pada waktu itu, merupakan hasil konsultasi strategis antara Pemerintah melalui Deppen dengan Dewan Pers. Contohnya kasus pemebredeilan salah satu majalah yang memuat silsilah Soeharto. Dimana secara etika dan hukum pers, majalah tersebut tidak berbuat kesalahan apa pun, tapi atas nama sebuah tirani, Dewan bersama Deppen menamat riwayatkan majalah tersebut. Tanpa menyentuh pengadilan apa pun. Heibat khan ?

Sampai saat ini Dewan Pers masih dianggap sebagai The Untouchable Board. Hanya komunitas pers yang besarlah yang dapat menghubunginya. Untuk para pengelola pers pas-pasan (boleh 'kan disebut Pers Gurem?)
jangankan untuk berhubungan - untuk sekedar mengetahui sedikit saja posisinya - pintunya susah dibuka.

Posisi strategis yang dimilikinya tersebut, seolah sengaja dibuat kabur untuk diketahui khalayak umum. Seolah disengaja untuk mengantisipasi apabila penguasa merasa terdesak oleh gerakan-gerakan aktif dari kalangan pers.
Tampaknya sudah saatnya kalangan pers pembaharu saat ini untuk mencoba menuntut kepada Dewan Pers agar membuka diri menjelaskan setiap program kerja institusinya kepada khalayak umum. Harus digugah kesadaran organisasinya bahwa Dewan Pers itu adalah termasuk milik publik yang harus jelas diketahui keberadaan dan aktivitasnya (public utility). Beranikah ?

KONSENTRASI PERS : BREIDEL ?

Keputusan pemerintah untuk mengkaji ulang tentang kebebas-an pers, dapat diduga memiliki dua sisi kepentingan politis. Satu sisi ditujukan untuk pembenahan kinerja insan pers yang dinilai publik telah berada di koridor kebablasan. Kinerja amburadul personifikasi insan pers dalam melaksanakan tugasnya, diantara nya adalah menyalahgunakan fungsi jurnalistik sebagai suatu ak tivitas idealis - menjadi ladang pengumpulan lumbung harta ben da. Menurut lansiran salah seorang pengamat pers yang dekat dengan kekuasaan. Terdapat tanda-tanda adanya rekayasa pe-merintah dalam membentuk gerombolan insan pers yang tidak bertanggungjawab tersebut. Pers seolah-olah dibiarkan bebas-sebebasnya, untuk kemudian digiring ke arah lubang yang bersi si jerat-jerat pemberangusan. Sistem jerat dalam bidang jurna-listik (journalism trap) ini sebenarnya merupakan strategi kla-sik yang sudah berhasil dilaksanakan oleh penguasa orde baru dulu. Ujung-ujungnya pers dipasung. Pers menjadi milik dan alat suatu kekuasaan otoriter. Inilah yang kita kenal sebagai Konsentrasi Pers. Tidak hanya Gobel (Menteri Penerangan Nazi Hitler) yang berhasil melakukan Konsentrasi Pers melalui tek-nik-teknik jiitu propagandanya, juga Harmoko melalui Sistem Informasi Nasional-nya - hampir sempurna memasung abadi sosok dunia pers kita. Pada saat itu pers seolah melangkah diatas se utas benang tipis berapi. Salah sedikit saja : B-R-E-I-D-E-L. Sisi yang kedua ini memang seolah ditujukan untuk pengaktifan kembali sistem breidel ini. Berhasil tidaknya niat ini kembali terwu jud, tampaknya tergantung pada tiga hal, yaitu :

1. Sikap proaktif kalangan pers untuk membenahi sisitem kinerja keluar dan kedalam institusi-

nya.

2. Sikap politis publik yang tidak ingin kembali ke sistem politis masa lalu.
3. Keseriusan semua pihak untuk menegakan supremasi hukum yang jelas dan jujur.